Inflasi merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan 
kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang terkendali mencerminkan stabilitas ekonomi, sementara inflasi yang terlalu tinggi atau rendah dapat memengaruhi daya beli masyarakat, iklim investasi, dan kesejahteraan ekonomi. Pengukuran inflasi biasanya dihitung menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang memantau perubahan harga dari berbagai komoditas yang sering dikonsumsi masyarakat. 

Inflasi memiliki dampak langsung terhadap perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Purwakarta, terutama dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara inflasi yang 
terlalu rendah bisa menjadi indikasi lemahnya permintaan agregat atau lesunya perekonomian. Idealnya, tingkat inflasi berada dalam kisaran yang moderat dan stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purwakarta, laju inflasi di 
Kabupaten Purwakarta menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 1,16 persen, mengalami kenaikan menjadi 1,81 persen di tahun 2021. Puncak inflasi terjadi pada tahun 2022 sebesar 4,86 persen, yang disebabkan oleh tekanan harga di sektor pangan dan energi sebagai dampak dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan 
gangguan rantai pasok global. Namun, pada tahun 2023, inflasi mulai terkendali dan turun menjadi 3,22 persen, hingga akhirnya mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 sebesar 0,93 persen. 

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, inflasi Kabupaten Purwakarta cenderung lebih rendah, terutama pada tahun 2024. Tingkat inflasi nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 persen, sementara inflasi di Jawa Barat sebesar 1,64 persen, menunjukkan bahwa Kabupaten Purwakarta berhasil menjaga stabilitas harga di bawah rata-rata regional dan nasional. Penurunan inflasi di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebijakan pengendalian harga bahan pokok, optimalisasi distribusi logistik, serta intervensi pemerintah daerah melalui program operasi pasar murah dan subsidi sektor pangan.